Kamis, 23 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Badan Promosi Pariwisata baru ada di 12 provinsi

Editor   -   Senin, 28 November 2011, 18:23 WIB

BERITA TERKAIT

MALANG: Dari 33 provinsi, baru 12 provinsi yang telah menjalankan amanat UU No.10/2009 tentang pariwisata dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).Ketua PHRI, yang juga Presiden Asean Tourism Association, SB. Wiryanti Sukamdani mengatakan keberadaan BPPD tersebut dinilai cukup strategis."Kendati UU sudah berumur dua tahun, baru 12 provinsi yang membentuk BPPD. Pemerintah daerah harus memasilitasi pembentukannya," kata Wiryanti hari ini.Dia berharap peran besar pemda dalam membentuk BPPD pada tahun mendatang kian meningkat. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia diharapkan mempunyai BPPD."Kalau BPPD provinsi sudah terbentuk, tentunya akan segera diikuti oleh pembentukan BPPD di tingkat kota maupun kabupaten."Menurutnya, tantangan industri pariwisata ke depan cukup besar. Hal itu tidak terlepas dari situasi ekonomi yang berkembang di antaranya rencana kenaikan harga BBM.Karena kelangsungan industri pariwisata yang di dalamnya terdapat hotel, restoran, maupun obyek wisata, terkait erat dengan kondisi perkembangan ekonomi secara nasional. Dengan pintar mengemas menu 'berjualan' potensi wisata daerah akan tergarap dengan maksimal."Seperti Kota Batu misalnya, yang selama ini menjadi daerah wisata, harus bisa `menjual` apel melalui festival apel misalnya untuk dijadikan agenda rutin tahunan," tambah dia. (k25/tw)


Source : Mohammad Sofi`i

Editor :

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.