Jum'at, 28 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

ONGKOS NAIK HAJI 2013: DPR Upayakan Tidak Naik

Fajar Sidik   -   Selasa, 05 Maret 2013, 11:43 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria mengatakan anggota dewan akan mengupayakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013 tidak naik.

"Kami upayakan BPIH tidak naik dengan meningkatkan dana optimalisasi sehingga subsidi bertambah. Tahun lalu Rp10 juta per orang. Dan untuk 2013 sebesar Rp12 juta per orang," kata Sayed sebelum rapat kerja soal BPIH 1434/2013 dengan Kementerian Agama di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Menurut Sayed, Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Kementerian Agama soal biaya haji dan pemondokan bagi jemaah haji Indonesia di Saudi Arabia dalam rapat kerja hari ini. "Untuk saat ini, ongkos haji belum ditetapkan," kata dia.

Dia menjelaskan, setelah mendengarkan laporan Kementerian Agama, Panja BPIH Komisi VIII yang terdiri atas dua tim akan memeriksa pemondokan serta pelayanan katering untuk haji Indonesia di Saudi Arabia pekan depan.

Sayed juga mengatakan bahwa menurut laporan sementara, ada kenaikan harga sewa pemondokan di Makkah karena sedang ada proyek perluasan Masjidil Haram.

"Secara umum di sana terjadi kenaikan harga pemondokan sekitar 20%. Tapi tim dari Kemenag terus bernegosiasi. Diharapkan tak lebih 5.600 real untuk sewa pemondokan. Kalaupun naik, tak banyak lah," kata Sayed. (Antara/fsi)


Source : Newswire

Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.